Angkot “kepresidenan” Jokowi

BAGUS BT. SARAGIH

“Kami berhasil menegosiasi jadi US$ 58 juta dari US$ 62 juta,” kata Mensesneg Sudi Silalahi bangga, baru-baru ini. Itu untuk beli pesawat kepresidenan ala Air Force One-nya Barrack Obama.

Tidak se-wah punya Obama, memang, tapi tetap saja angkanya terlihat wah. US$ 58 juta kan hampir Rp. 500 miliar? Itu nyaris sama dengan APBD Kota Cimahi tahun 2011: Rp 575 miliar.

Jadi ingat Walikota Solo Joko Widodo. Jokowi panggilannya. Saya tahu dia baru-baru saja, dari acara televisi. Lantas saya dengar banyak hal positif tentang dia, jadi yakin dengan impresi sesaat saya waktu nonton TV.

Mobil dinas Jokowi jadul, lungsuran sejak 2002. Sering mogok. “Kalau mogok ya didorong sedikit juga hidup lagi,” kata Jokowi di TV.

Ada teman cerita. Suatu ketika, mogok mobilnya kambuh, dan Jokowi naik angkot supaya tidak terlambat.

“Kiri, Pak,” kata Jokowi pas angkotnya sudah di depan kantor walikota.

Sopir malah belok ke dalam kompleks kantor, meski sudah dicegah Jokowi.

Joko Widodo (sayangdibuang.wordpress.com)

Ya sudah, Pak Wali pun bayar. Pas sesuai tarif: Rp. 2.000.

Terang saja sopir salah tingkah dan menolaknya. “Sampeyan niki niat golek duwit ora?” kata Jokowi. Pak sopir pun tidak ada pilihan.

Itu baru satu cerita soal Jokowi yang bersahaja dan sederhana. Dia jadi kebanggaan warga Solo. Lebih 90% pemilihnya tentu tidak menyesal.

Katanya, Pak Jokowi yang pengusaha mebel ini juga selalu menghabiskan gajinya untuk nyangoni orang kecil.

Para pemilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagaimana ya?

Awam saya, tapi kan dia berulang kali gembar gembor soal penghematan?

Awam saya, apa sih urgensinya pesawat ala Air Force One?

Awam saya, bukankah Pak SBY justru akan mendapat respect saat tampil sederhana di negeri orang?

Tidakkah seharusnya kita bangga ketika Presiden naik flag carrier Garuda Indonesia untuk kunjungan kenegaraan, seperti warga Solo bangga dengan kesederhanaan Jokowi?

Bukankah lebih baik Rp 500 miliar itu untuk bangun 14,000 sekolah di pelosok negeri, daripada dikasi ke Boeing di Amerika sana?

Kemacetan Jakarta, turut disumbang dari para pemuja status yang bangga kalau rodanya 4 (walau bahan bakarnya bersubsidi). Tabiat begini ternyata juga dimiliki para pemimpin negeri.

FacebookTwitterWordPressBlogger PostMultiplyGoogle BookmarksMySpaceGoogle ReaderYahoo BookmarksPrintShare
Posted in News, Opinion | Tagged , , , , , | 3 Comments

Politics hijack anti-corruption efforts

“Corruption [in Indonesia] remains intertwined with politics, and there are brazen attacks on those fighting corruption.” –Former Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, now a World Bank managing director, in her speech at the 14th International Anti-Corruption Conference in Bangkok in November 2010.

BAGUS BT SARAGIH

Politics is stalling the country’s antigraft campaign, with the powers that be allegedly directly interfering with the legal processes of cases implicating high-profile figures.

The recent revelation by Constitutional Court chief justice Mahfud MD of an attempt to sway a verdict may be a “confirmation” that such “invisible hands” have indeed frequently interfered legal processes in the country.

Last week, Mahfud told an open forum he received a blackmail from somebody, threatening to charge one of the court’s justices with corruption if the court ruled that former Attorney General Hendarman Supandji was no longer legitimate in his position.

Thanks to the former lawmaker for not paying any heed to the mysterious persuader. The court eventually declared Hendarman was not a legitimate attorney general, prompting President Susilo Bambang Yudhoyono to dismiss him.

“It was a threat from a mafia, just before we issued the verdict,” Mahfud said, declining to disclose the blackmailer.

Mahfud was appreciate worthy for his effort to retain the court as one of the cleanest state bodies in Indonesia despite bribery and extortion currently alleged against two of the court’s justices.

But how about the leaders of other judicial institutions? Are they as “strong” as Mahfud? Continue reading

FacebookTwitterWordPressBlogger PostMultiplyGoogle BookmarksMySpaceGoogle ReaderYahoo BookmarksPrintShare
Posted in Feature, News | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

De Telegraaf: Yudhoyono’s visit cancellation an insult to Queen Beatrix

Just found this a moment ago. A prominent Dutch media “De Telegraaf“, through its editorial, call the cancellation of President Susilo Bambang Yudhoyono’s state visit to the Netherlands last week as a “direct insult” to Queen Beatrix.

Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono

I searched it in Telegraaf’s website and found the link. But, when clicked, the link went to a blank page. It seems that the media company has removed the editorial. Thanks to Google for its caching service which enabled me to get the original piece.

Here I pasted the editorial titled “Belediging” or “Insult” in English so it will remain here despite Telegraaf’s decision to remove it from their website. We can learn something here, hopefully…

This English version was translated from Dutch to English by Google translate service, plus some grammar correction I made. If any of you master Dutch language and find the English translation is not correct, please tell me through my email or put it on the comment fields below.

Continue reading

FacebookTwitterWordPressBlogger PostMultiplyGoogle BookmarksMySpaceGoogle ReaderYahoo BookmarksPrintShare
Posted in News | Tagged , , , , , | 2 Comments

Film Balibo di sini….

Sudah tidak jamannya lagi sumber informasi dibelenggu, entah apa pun medianya.

Seharusnya pemerintah bisa menggunakan cara-cara yang lebih elegan bila merasa kurang nyaman dengan film Balibo. Sajikan informasi pembanding melalui berbagai macam media yang tersedia, alih-alih mencekal filmnya. Masyarakat sudah tidak bodoh lagi!

Pelarangan film Balibo sendiri sudah menjadi blunder, karena masyarakat justru semakin penasaran, termasuk saya.

Bagi anda yang juga penasaran, ini ada link download yang saya temukan di dunia maya. Semoga sutradara dan produser film ini bisa memahami, bahwa ini bukan pembajakan untuk keperluan komersial…

Cheers!

Size: 1.38 GB
Runtime: 111 min
Language: English

DESCARGAR:

http://www.bigandfree.com/6898451

http://www.bigandfree.com/6898452

http://www.bigandfree.com/6898454

http://www.bigandfree.com/6898455

http://www.bigandfree.com/6898456

http://www.bigandfree.com/6899173

http://www.bigandfree.com/6898458

atau

http://rapidshare.com/files/319013222/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part1.rar

http://rapidshare.com/files/319013739/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part2.rar

http://rapidshare.com/files/319017040/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part3.rar

http://rapidshare.com/files/319016728/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part4.rar

http://rapidshare.com/files/319016893/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part5.rar

http://rapidshare.com/files/319014530/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part6.rar

http://rapidshare.com/files/319013426/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part7.rar

http://rapidshare.com/files/319011390/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part8.rar

FacebookTwitterWordPressBlogger PostMultiplyGoogle BookmarksMySpaceGoogle ReaderYahoo BookmarksPrintShare
Posted in miscellaneous | Tagged , , , , , , , , , | 19 Comments

Agar Jakarta Tidak Lagi Sakit

Kapankah luas RTH di Jakarta mencapai kondisi ideal?


Bang Ali dulu menetapkan Kawasan Kelapa Gading sebagai areal resapan. Kini, sebagian kawasan itu telah menjelma menjadi Mal Artha Gading dan Kelapa Gading Square.

Tidak heran bila mantan walikota Bogota, Kolombia, Enrique Penalosa mencap Jakarta sebagai kota yang sakit. “Ciri-ciri kota yang sakit dapat dilihat dari banyaknya mal,” sindir pencetus konsep busway Trans-Milenio itu saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu.


BAGUS BT SARAGIH


Di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 1992, palu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi diketok. Kesepakatan diambil oleh para pemimpin dunia: luas ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan tidak boleh kurang dari 30%. Tapi saat ini Jakarta hanya punya RTH seluas 9,6%.

Perhelatan akbar yang dihadiri ribuan orang dari seluruh penjuru bumi 16 tahun lalu itu berangkat dari kesadaran bahwa bumi sudah kritis dan harus diselamatkan. Di tataran perkotaan, RTH memainkan peranan vitalnya sebagai penyeimbang ekologi dan kualitas lingkungan. Terlebih dengan semakin parahnya dampak pemanasan global belakangan ini.

Dengan RTH, pencemaran udara bisa diminimalisasi. Apalagi pada Oktober 1995, UNEP (United Nations for Environmental Project) menobatkan Jakarta sebagai kota berudara paling buruk ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. RTH juga berperan sebagai areal resapan yang bisa mengurangi ancaman banjir. Selain itu, ruang terbuka publik bisa menjadi identitas kota dan sarana rekreasi dan olah raga bagi warga Jakarta.

Arti penting RTH ini disadari betul oleh 115 pimpinan negara-negara di dunia yang menghadiri KTT itu, termasuk Presiden Soeharto. Sayangnya, aturan RTH minimal 30% baru diratifikasi di Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penaataan Ruang.

Memang, boleh jadi hanya segelintir kota saja di muka bumi ini yang sudah mencapai syarat 30% itu. Tapi sejumlah metropolitan di dunia berupaya keras untuk mencapai target.

New York dalam rencana tata ruangnya, menargetkan RTH-nya bisa mencapai 25,2% pada 2020. Sementara Tokyo berani menargetkan 32% pada 2015. Beijing, mengklaim mampu punya RTH seluas 43% pada 2009. Bahkan Singapura yang lahannya sangat terbatas saja berani memasang target RTH seluas 37% pada 2034.

Bagaimana dengan Jakarta? Di saat kota-kota lain berlomba mencapai hasil KTT Bumi 1992, rencana luas RTH di Ibukota Republik ini malah selalu turun dari tahun ke tahun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mematok angka 37,2% (24.180 hektare) untuk RTH, bahkan sebelum KTT Bumi diselenggarakan. Hal itu ia tuangkan dalam Rencana Induk Djakarta 1965 – 1985. Pada era Gubernur Soeprapto, angka itu dipangkas menjadi 26,1% (16.965 hektare) dan dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 1985 – 2005.

Continue reading

FacebookTwitterWordPressBlogger PostMultiplyGoogle BookmarksMySpaceGoogle ReaderYahoo BookmarksPrintShare
Posted in Feature, News, Opinion | Tagged , , , , , | 3 Comments

SPBU Di Jalur Hijau Yang Tak Kunjung Dibongkar

BAGUS BT SARAGIH

Sudah 4 tahun berlalu, janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membongkar 28 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berdiri di atas jalur hijau, belum ditepati. Alasannya, karena proses hukum, gugatan di pengadilan, masih berjalan. Padahal, dari data APBD DKI Jakarta 2009 yang saya dapat, anggaran untuk pembongkaran dan refungsionalisasi ke-28 SPBU sudah dialokasikan masing-masing Rp75 juta. Totalnya Rp2,1 miliar.

Dari dokumen APBD itu saya dapat data SPBU-SPBU mana saja yang berdiri di atas jalur hijau. Ini dia, 28 SPBU di jalur hijau yang rencananya akan dibongkar pada 2009:

SPBU 31-10301 Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat 941 meter2

SPBU 31-10302 Jl. Tanah Abang Timur (Swasta), Jakarta Pusat 786 meter2

SPBU 31-11402 Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat 1175 meter2

SPBU 31-11701 Jl. Daan Mogot KM 17, Jakarta Barat 1100 meter2

SPBU 31-12102 Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan 872 meter2

SPBU 31-12103 Jl. Pakubuwono VI (Sisi Timur), Jakarta Selatan 3600 meter2

SPBU 31-12801 Jl. Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan 2500 meter2

SPBU 31-12901 Jl. Jend. Sudirman (Sisi Timur/Atmajaya), Jakarta Pusat 2617 meter2

SPBU 31-13201 Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara 1275 meter2

SPBU 32-10701 Jl. Dr. Wahidin (ABRI), Jakarta Pusat 1000 meter2

SPBU 34-10102 Jl. Tanah Abang Timur (ABRI), Jakarta Pusat 700 meter2

SPBU 34-10302 Jl. Sumenep, Jakarta Pusat 1530 meter2

SPBU 34-10303 Jl. Kwitang Raya (Sisi Barat), Jakarta Pusat 730 meter2

SPBU 34-10304 Jl. Kwitang Raya (Sisi Timur), Jakarta Pusat 1050 meter2

SPBU 34-10305 Jl. HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat 2500 meter2

SPBU 34-10601 Jl. Dr. Wahidin (Swasta), Jakarta Pusat 1124 meter2

SPBU 34-11101 Jl. Hayam Wuruk (Sisi Selatan), Jakarta Barat 1125 meter2

SPBU 34-11102 Jl. Hayam Wuruk (Sisi Utara), Jakarta Barat 888 meter2 (proses hukum dimenangkan oleh Pemprov DKI, namun pengelola SPBU mengajukan kasasi)

SPBU 34-12101 Jl. Jend. Sudirman (Sisi Barat/Hilton), Jakarta Pusat 2544 meter2

SPBU 34-12108 Jl. Suryo/Senopati, Jakarta Selatan 1000 meter2

SPBU 34-12110 Jl. Mataram Sisi Timur, Jakarta Selatan 1285 meter2

SPBU 34-12111 Jl. Mataram Sisi Barat, Jakarta Selatan 1850 meter2

SPBU 34-12112 Jl. Pakubuwono VI (Sisi Barat), Jakarta Selatan 2220 meter2

SPBU 34-12803 Jl. Lapangan Ros, Jakarta Selatan 1170 meter2

SPBU 34-13204 Jl. Ahmad Yani (Sisi Selatan), Jakarta Timur 1443 meter2

SPBU 34-13207 Jl. Ahmad Yani (Sisi Utara), Jakarta Timur 1450 meter2

SPBU 34-13601 Jl. Inspeksi Saluran Timur, Jakarta Timur 1230 meter2

SPBU 34-14304 Jl. Enim/Tongkol, Jakarta Utara 1000 meter2

Sayangnya, dalam wawancara saya sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan DKI Ery Basworo tidak bisa memastikan kapan pembongkaran akan dilakukan. Padahal, bila ke-28 SPBU itu dikembalikan fungsinya menjadi jalur hijau, luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta bisa bertambah 40.705 meter persegi atau 4,07 hektare. Tentu membantu Pemprov DKI mencapai target RTH 13,9% dari luas kota.

Continue reading

FacebookTwitterWordPressBlogger PostMultiplyGoogle BookmarksMySpaceGoogle ReaderYahoo BookmarksPrintShare
Posted in News, Opinion | Tagged , , , , | 4 Comments