Pojok Celoteh

Film Balibo di sini….

Sudah tidak jamannya lagi sumber informasi dibelenggu, entah apa pun medianya.

Seharusnya pemerintah bisa menggunakan cara-cara yang lebih elegan bila merasa kurang nyaman dengan film Balibo. Sajikan informasi pembanding melalui berbagai macam media yang tersedia, alih-alih mencekal filmnya. Masyarakat sudah tidak bodoh lagi!

Pelarangan film Balibo sendiri sudah menjadi blunder, karena masyarakat justru semakin penasaran, termasuk saya.

Bagi anda yang juga penasaran, ini ada link download yang saya temukan di dunia maya. Semoga sutradara dan produser film ini bisa memahami, bahwa ini bukan pembajakan untuk keperluan komersial…

Cheers!

Size: 1.38 GB
Runtime: 111 min
Language: English

DESCARGAR:
http://www.bigandfree.com/6898451
http://www.bigandfree.com/6898452
http://www.bigandfree.com/6898454
http://www.bigandfree.com/6898455
http://www.bigandfree.com/6898456
http://www.bigandfree.com/6899173
http://www.bigandfree.com/6898458

atau

http://rapidshare.com/files/319013222/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part1.rar
http://rapidshare.com/files/319013739/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part2.rar
http://rapidshare.com/files/319017040/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part3.rar
http://rapidshare.com/files/319016728/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part4.rar
http://rapidshare.com/files/319016893/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part5.rar
http://rapidshare.com/files/319014530/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part6.rar
http://rapidshare.com/files/319013426/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part7.rar
http://rapidshare.com/files/319011390/GoLeech.org__Balibo.2009.DVDRip.XviD-TheWretched.part8.rar

Agar Jakarta Tidak Lagi Sakit

Kapankah luas RTH di Jakarta mencapai kondisi ideal?

Bang Ali dulu menetapkan Kawasan Kelapa Gading sebagai areal resapan. Kini, sebagian kawasan itu telah menjelma menjadi Mal Artha Gading dan Kelapa Gading Square.

Tidak heran bila mantan walikota Bogota, Kolombia, Enrique Penalosa mencap Jakarta sebagai kota yang sakit. “Ciri-ciri kota yang sakit dapat dilihat dari banyaknya mal,” sindir pencetus konsep busway Trans-Milenio itu saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu.

BAGUS BT SARAGIH

Di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 1992, palu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi diketok. Kesepakatan diambil oleh para pemimpin dunia: luas ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan tidak boleh kurang dari 30%. Tapi saat ini Jakarta hanya punya RTH seluas 9,6%.

Perhelatan akbar yang dihadiri ribuan orang dari seluruh penjuru bumi 16 tahun lalu itu berangkat dari kesadaran bahwa bumi sudah kritis dan harus diselamatkan. Di tataran perkotaan, RTH memainkan peranan vitalnya sebagai penyeimbang ekologi dan kualitas lingkungan. Terlebih dengan semakin parahnya dampak pemanasan global belakangan ini.

Dengan RTH, pencemaran udara bisa diminimalisasi. Apalagi pada Oktober 1995, UNEP (United Nations for Environmental Project) menobatkan Jakarta sebagai kota berudara paling buruk ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. RTH juga berperan sebagai areal resapan yang bisa mengurangi ancaman banjir. Selain itu, ruang terbuka publik bisa menjadi identitas kota dan sarana rekreasi dan olah raga bagi warga Jakarta.

Arti penting RTH ini disadari betul oleh 115 pimpinan negara-negara di dunia yang menghadiri KTT itu, termasuk Presiden Soeharto. Sayangnya, aturan RTH minimal 30% baru diratifikasi di Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penaataan Ruang.

Memang, boleh jadi hanya segelintir kota saja di muka bumi ini yang sudah mencapai syarat 30% itu. Tapi sejumlah metropolitan di dunia berupaya keras untuk mencapai target.

New York dalam rencana tata ruangnya, menargetkan RTH-nya bisa mencapai 25,2% pada 2020. Sementara Tokyo berani menargetkan 32% pada 2015. Beijing, mengklaim mampu punya RTH seluas 43% pada 2009. Bahkan Singapura yang lahannya sangat terbatas saja berani memasang target RTH seluas 37% pada 2034.

Bagaimana dengan Jakarta? Di saat kota-kota lain berlomba mencapai hasil KTT Bumi 1992, rencana luas RTH di Ibukota Republik ini malah selalu turun dari tahun ke tahun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mematok angka 37,2% (24.180 hektare) untuk RTH, bahkan sebelum KTT Bumi diselenggarakan. Hal itu ia tuangkan dalam Rencana Induk Djakarta 1965 – 1985. Pada era Gubernur Soeprapto, angka itu dipangkas menjadi 26,1% (16.965 hektare) dan dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 1985 – 2005.

Continue Reading…

SPBU Di Jalur Hijau Yang Tak Kunjung Dibongkar

BAGUS BT SARAGIH

Sudah 4 tahun berlalu, janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membongkar 28 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berdiri di atas jalur hijau, belum ditepati. Alasannya, karena proses hukum, gugatan di pengadilan, masih berjalan. Padahal, dari data APBD DKI Jakarta 2009 yang saya dapat, anggaran untuk pembongkaran dan refungsionalisasi ke-28 SPBU sudah dialokasikan masing-masing Rp75 juta. Totalnya Rp2,1 miliar.

Dari dokumen APBD itu saya dapat data SPBU-SPBU mana saja yang berdiri di atas jalur hijau. Ini dia, 28 SPBU di jalur hijau yang rencananya akan dibongkar pada 2009:

SPBU 31-10301 Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat 941 meter2

SPBU 31-10302 Jl. Tanah Abang Timur (Swasta), Jakarta Pusat 786 meter2

SPBU 31-11402 Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat 1175 meter2

SPBU 31-11701 Jl. Daan Mogot KM 17, Jakarta Barat 1100 meter2

SPBU 31-12102 Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan 872 meter2

SPBU 31-12103 Jl. Pakubuwono VI (Sisi Timur), Jakarta Selatan 3600 meter2

SPBU 31-12801 Jl. Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan 2500 meter2

SPBU 31-12901 Jl. Jend. Sudirman (Sisi Timur/Atmajaya), Jakarta Pusat 2617 meter2

SPBU 31-13201 Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara 1275 meter2

SPBU 32-10701 Jl. Dr. Wahidin (ABRI), Jakarta Pusat 1000 meter2

SPBU 34-10102 Jl. Tanah Abang Timur (ABRI), Jakarta Pusat 700 meter2

SPBU 34-10302 Jl. Sumenep, Jakarta Pusat 1530 meter2

SPBU 34-10303 Jl. Kwitang Raya (Sisi Barat), Jakarta Pusat 730 meter2

SPBU 34-10304 Jl. Kwitang Raya (Sisi Timur), Jakarta Pusat 1050 meter2

SPBU 34-10305 Jl. HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat 2500 meter2

SPBU 34-10601 Jl. Dr. Wahidin (Swasta), Jakarta Pusat 1124 meter2

SPBU 34-11101 Jl. Hayam Wuruk (Sisi Selatan), Jakarta Barat 1125 meter2

SPBU 34-11102 Jl. Hayam Wuruk (Sisi Utara), Jakarta Barat 888 meter2 (proses hukum dimenangkan oleh Pemprov DKI, namun pengelola SPBU mengajukan kasasi)

SPBU 34-12101 Jl. Jend. Sudirman (Sisi Barat/Hilton), Jakarta Pusat 2544 meter2

SPBU 34-12108 Jl. Suryo/Senopati, Jakarta Selatan 1000 meter2

SPBU 34-12110 Jl. Mataram Sisi Timur, Jakarta Selatan 1285 meter2

SPBU 34-12111 Jl. Mataram Sisi Barat, Jakarta Selatan 1850 meter2

SPBU 34-12112 Jl. Pakubuwono VI (Sisi Barat), Jakarta Selatan 2220 meter2

SPBU 34-12803 Jl. Lapangan Ros, Jakarta Selatan 1170 meter2

SPBU 34-13204 Jl. Ahmad Yani (Sisi Selatan), Jakarta Timur 1443 meter2

SPBU 34-13207 Jl. Ahmad Yani (Sisi Utara), Jakarta Timur 1450 meter2

SPBU 34-13601 Jl. Inspeksi Saluran Timur, Jakarta Timur 1230 meter2

SPBU 34-14304 Jl. Enim/Tongkol, Jakarta Utara 1000 meter2

Sayangnya, dalam wawancara saya sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan DKI Ery Basworo tidak bisa memastikan kapan pembongkaran akan dilakukan. Padahal, bila ke-28 SPBU itu dikembalikan fungsinya menjadi jalur hijau, luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta bisa bertambah 40.705 meter persegi atau 4,07 hektare. Tentu membantu Pemprov DKI mencapai target RTH 13,9% dari luas kota.

Continue Reading…

Antara Edhie Baskoro, Zaenal Maarif dan Situ Gintung

BAGUS BT. SARAGIH

Kalau saya korban Situ Gintung, saya tersinggung berat dengan Kapolda Jawa Timur Brigjen Anton Bahrul Alam.

Menangani urusan pencemaran nama baik satu orang bisa secepat kilat, kok urusan bencana yang menyebabkan ratusan korban adem ayem aja.

Tidak sampai 2 hari setelah berita soal dugaan money politic yang dilakukan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, muncul di media massa, Brigjen Anton menggelar jumpa pers. Tumben-tumbenan seorang kapolda langsung ngomong ke publik hanya soal pencemaran nama baik.

Dengan cekatan pula polisi menjemput sang penyebar isu money politic, Nazirin, caleg Gerindra di Ponorogo. Ujug-ujug, dia ditetapkan sebagai tersangka bersama jurnalis Okezone.com, Harian Bangsa dan The Jakarta Globe

Coba bandingkan dengan sikap Kadiv Humas Polri Irjen Abubakar Nataprawira yang terkesan ogah-ogahan kalau ditanya soal penyelidikan Situ Gintung. “Kalau ada indikasi kelalaian, baru disidik,” katanya.

Padahal Walhi dan BPPT jelas-jelas bilang tanggul jebol karena ada unsur kelalaian. Laporan Walhi ke Bareskrim juga cuma dianggap sebagai masukan.

Ini sudah 2 minggu lho sejak tragedi yang menewaskan ratusan jiwa itu. Sementara ratusan pengungsi juga masih was-was dengan kelanjutan hidup mereka.

Mbok ya polisi periksa tuh semua pejabat-pejabat PU yang bertanggung jawab memelihara tanggul. Siapa yang terbukti lalai menjalankan tanggungjawabnya, jadiin tersangka.

Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono sepertinya harus belajar sama Brigjen Anton supaya bisa ngebut mengusut Situ Gintung. Continue Reading…

Situ Gintung tampak dari udara

Courtesy of Google Earth

Beginilah Situ Gintung beberapa waktu sebelum terjadi musibah…

Freedom vs Dignity: The challenge of Indonesia’s Press

BAGUS BT. SARAGIH

Indonesia’s press today may have reached its freedom on a great level. Comparing to the situation in the New Order era, journalists nowadays are far more unhampered.

There is no more intervention from the government as well as threat to the media which are considered against the government. Reporters are able to write anything they judge as news. Media companies are also growing significantly as there is no permit needed any longer.

This freedom is also causing the variety of media. People now can be informed not only from paper, but also from extensively growing TV and internet.

Years ago, people could get news only when they were at home and read newspaper. Now, people can notice news events from the internet right which is now can be accessed from cellular phones, anytime, anywhere. In fact, no need to find news any longer. The news can come through a news SMS service, for example.

Is this what the press people really want? Or, is it just uncontrolled euphoria? Continue Reading…